Artikel ini akan membahas detail mengenai daftar barang lartas impor. Barang lartas adalah singkatan dari larangan dan/atau pembatasan. Ini merujuk pada barang-barang impor yang pengeluarannya dari pelabuhan (customs clearance) dibatasi atau dilarang tanpa izin tertentu dari instansi teknis yang berwenang. Pengaturan barang lartas diterapkan sebagai bagian dari pengawasan pemerintah terhadap barang masuk yang berpotensi membahayakan masyarakat atau melanggar peraturan negara. Tujuan pengaturan ini meliputi:
- Menjaga keamanan nasional, misalnya untuk mencegah masuknya senjata atau bahan peledak tanpa izin.
- Melindungi kesehatan masyarakat, seperti pada produk makanan, kosmetik, atau obat-obatan yang belum mendapat izin BPOM.
- Menjamin keselamatan pengguna, contohnya produk elektronik atau mainan anak yang harus lolos uji SNI.
- Menjaga lingkungan hidup, dengan membatasi bahan kimia berbahaya.
- Melindungi industri dan ekonomi dalam negeri, melalui pengaturan kuota dan izin untuk barang-barang tertentu seperti tekstil atau baja.
Jawaban singkat: Barang lartas adalah barang impor yang terkena larangan dan/atau pembatasan. Barang yang dilarang, seperti pakaian bekas, tidak boleh diimpor. Barang yang dibatasi boleh masuk setelah memenuhi izin instansi teknis, misalnya izin edar BPOM, SNI, atau Persetujuan Impor. Status setiap barang ditentukan berdasarkan jenis dan kodenya, dan tim AsiaCommerce mengeceknya untuk Anda sebelum barang dipesan.
Dengan kata lain, barang lartas bukan berarti barang terlarang secara mutlak, melainkan barang yang harus memenuhi syarat dan ketentuan sebelum dapat masuk secara legal ke wilayah Indonesia.
Diperbarui: 6 November 2026
Apa Itu Barang Lartas dalam Impor?
Barang lartas adalah singkatan dari larangan dan/atau pembatasan. Ini merujuk pada barang-barang impor yang pengeluarannya dari pelabuhan (customs clearance) dibatasi atau dilarang tanpa izin tertentu. Tujuan pengaturan barang lartas adalah untuk menjaga keamanan nasional, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan stabilitas ekonomi.
Dasar Hukum & Regulasi Barang Lartas di Indonesia
1. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
Mengatur ketentuan umum mengenai barang impor, termasuk pengelompokan barang lartas, prosedur perizinan, dan kewajiban bagi pebisnis.
2. Peraturan Menteri atau Lembaga Teknis
Setiap barang lartas memiliki instansi teknis yang mengatur izin impornya. Misalnya:
- BPOM untuk produk makanan, kosmetik, obat-obatan, dan suplemen
- Kementerian Kesehatan untuk alat kesehatan
- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk SNI pada mainan dan produk manufaktur
- Komdigi (dulu Kominfo) untuk alat telekomunikasi dan elektronik
3. KMK No. 8/KM.4/2024
Regulasi ini menetapkan ketentuan teknis dan mekanisme post-border terkait barang lartas, termasuk bagaimana otoritas bea cukai mengevaluasi dokumen izin teknis setelah barang tiba di Indonesia.
Apa Saja Contoh Barang Lartas Impor di Indonesia?
Jawaban singkat: Contoh barang lartas yang sering ditemui antara lain kosmetik, makanan dan minuman olahan, serta obat dan suplemen yang wajib izin edar BPOM; mainan anak yang wajib SNI; perangkat telekomunikasi yang wajib sertifikat postel; alat kesehatan yang wajib izin edar Kemenkes; serta baja dan tekstil yang memerlukan Persetujuan Impor. Pakaian bekas termasuk barang yang dilarang diimpor.
| Barang | Izin yang umum dibutuhkan | Instansi |
|---|---|---|
| Kosmetik dan skincare | Izin edar (notifikasi) | BPOM |
| Makanan dan minuman olahan | Izin edar (NIE) | BPOM |
| Obat dan suplemen | Izin edar | BPOM |
| Mainan anak | Sertifikat SNI | Kemenperin |
| Perangkat telekomunikasi dan wireless | Sertifikat postel | Komdigi (dulu Kominfo) |
| Alat kesehatan | Izin edar alat kesehatan | Kemenkes |
| Baja, tekstil, dan produk tekstil | Persetujuan Impor (PI), kadang dengan kuota | Kemendag |
| Bahan kimia tertentu | Izin sesuai jenis bahan kimia | Instansi teknis terkait |
| Pakaian bekas | Dilarang diimpor | Kemendag |
| Senjata, amunisi, bahan peledak | Hanya untuk instansi tertentu dengan izin khusus | Instansi berwenang |
Berikut adalah daftar barang impor lartas yang paling sering ditemukan dalam pengawasan Bea Cukai:
1. Kosmetik & Skincare

Produk dalam kategori ini wajib memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Tanpa izin ini, produk tidak boleh beredar di pasar Indonesia. Proses perizinan meliputi pengujian laboratorium, pengecekan kandungan bahan, dan kelengkapan label berbahasa Indonesia.
2. Mainan Anak

Impor mainan anak harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Sertifikasi SNI menjamin keamanan bahan, desain mainan, dan bebas dari zat berbahaya seperti timbal.
3. Produk Elektronik

Barang elektronik yang memancarkan frekuensi radio atau terhubung ke jaringan, seperti ponsel, router, dan perangkat wireless, wajib memiliki sertifikat postel dari Komdigi (dulu Kominfo) serta uji EMC (Electromagnetic Compatibility) untuk memastikan tidak mengganggu sinyal lain dan aman digunakan. Sementara itu, peralatan listrik rumah tangga tertentu wajib memenuhi SNI.
4. Alat Kesehatan (Alkes)

Semua alat kesehatan, baik yang digunakan secara pribadi maupun untuk institusi medis, harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Proses verifikasi mencakup uji klinis dan validasi keamanan alat.
5. Bahan Kimia Tertentu

Termasuk dalam daftar barang lartas impor karena sifatnya yang berbahaya, mudah terbakar, beracun, atau korosif. Contoh bahan kimia yang diawasi pemerintah antara lain formalin, sodium cyanide, toluene, xylene, asam sulfat, dan asam nitrat. Biasanya digunakan dalam industri tekstil, tambang, cat, pupuk, dan logam.
Untuk mengimpor bahan kimia ini, dibutuhkan:
- MSDS (Material Safety Data Sheet) dari produsen resmi
- Klasifikasi HS Code yang tepat
- Izin teknis dari instansi seperti Kemenperin, KLHK, atau Kemenkes
Karena tingkat risikonya tinggi, pengawasan terhadap impor bahan kimia sangat ketat dan perlu kepatuhan penuh terhadap regulasi.
6. Pakaian Bekas
Pakaian bekas adalah barang terlarang untuk diimpor, sesuai dengan regulasi dari Kementerian Perdagangan. Alasan utamanya adalah alasan kebersihan, kesehatan, serta perlindungan industri tekstil lokal.
Baca Juga: Larangan Impor Pakaian Bekas : Termasuk Barang Lartas dan Begini Dampaknya!
7. Produk Makanan & Minuman

Seperti halnya kosmetik, makanan dan minuman olahan harus memiliki nomor izin edar (NIE) dari BPOM. Setiap produk wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia, informasi nutrisi, dan tidak mengandung zat aditif yang dilarang.
8. Obat dan Suplemen
Wajib memiliki izin edar dari BPOM dan harus terdaftar secara resmi dalam sistem farmasi nasional. Proses registrasi mencakup pengujian kandungan, keamanan, dan efektivitas.
9. Baja, Tekstil, dan Produk Tekstil
Produk seperti baja dan tekstil membutuhkan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan serta terkadang memerlukan kuota impor. Prosesnya melibatkan verifikasi HS Code dan volume impor tahunan.
10. Senjata, Amunisi, dan Bahan Peledak
Termasuk kategori barang terlarang untuk umum. Hanya instansi tertentu seperti militer, kepolisian, atau lembaga penelitian yang bisa mengimpor dengan izin khusus dan pengawasan ketat dari negara.
Baca juga: Checklist Dokumen Impor Saat Barang Tiba di Pelabuhan
Jenis Izin yang Dibutuhkan (PI, BPOM, SNI, dll)
Untuk bisa melewati pengawasan Bea Cukai, setiap jenis barang lartas membutuhkan izin teknis yang berbeda, tergantung kategori barangnya. Berikut ini beberapa jenis izin yang umum dibutuhkan:
1. Persetujuan Impor (PI)
Dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, izin ini dibutuhkan untuk barang-barang yang masuk daftar lartas seperti baja, tekstil, dan produk tertentu lainnya. PI sering kali disertai dengan kuota atau perjanjian dagang tertentu.
2. Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM
Diperlukan untuk mengimpor kosmetik, makanan, obat-obatan, dan suplemen. NIE menjamin bahwa produk tersebut aman dikonsumsi atau digunakan di Indonesia dan sudah melalui proses evaluasi BPOM.
3. Sertifikat SNI
Sertifikat Standar Nasional Indonesia dari Kementerian Perindustrian wajib untuk produk-produk seperti mainan anak, kabel listrik, peralatan rumah tangga, dan elektronik yang menjamin produk telah lolos uji keselamatan dan mutu.
4. Surat Keterangan Impor (SKI) dari Kemenkes
Dokumen ini diwajibkan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes), baik yang berupa alat diagnostik, laboratorium, atau perlengkapan rumah sakit lainnya. Tanpa SKI, alkes tidak dapat diedarkan.
5. Sertifikat Postel dan Uji EMC dari Komdigi
Barang elektronik yang terhubung dengan jaringan seperti smartphone, router, atau perangkat wireless membutuhkan sertifikat Postel dan uji EMC (Electromagnetic Compatibility) dari Komdigi (dulu Kominfo), untuk memastikan tidak mengganggu spektrum frekuensi.
Risiko Impor Barang Lartas Tanpa Izin
Mengimpor barang lartas tanpa dokumen resmi bukan hanya berisiko secara finansial, tapi juga secara hukum. Berikut beberapa risiko utama yang harus diwaspadai:
1. Barang Disita atau Dimusnahkan oleh Bea Cukai
Jika tidak memiliki dokumen perizinan lengkap, barang yang Anda impor bisa disita atau bahkan dimusnahkan oleh otoritas kepabeanan. Hal ini menyebabkan kerugian besar, terutama jika nilai barang tinggi atau berbentuk batch produksi.
2. Denda Administratif dan Biaya Storage Tinggi
Selain penyitaan, pebisnis juga bisa dikenakan denda administratif yang jumlahnya signifikan. Di sisi lain, jika barang tertahan di pelabuhan, biaya penyimpanan (storage) dan demurrage akan terus berjalan dan membengkak seiring waktu.
3. Diblacklist sebagai Pebisnis oleh Instansi Terkait
Pebisnis yang melanggar aturan bisa masuk daftar hitam (blacklist) di sistem pemerintah, baik oleh Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, maupun instansi teknis seperti BPOM atau Kemenperin. Akibatnya, kegiatan impor berikutnya akan dipersulit atau bahkan dilarang.
4. Tuntutan Hukum atau Pidana
Dalam kasus pelanggaran berat, pebisnis bisa dikenakan sanksi hukum, mulai dari pidana penjara, pencabutan izin usaha, hingga denda miliaran rupiah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, penting untuk tidak menganggap enteng prosedur izin dan kepabeanan saat mengimpor barang lartas.
Solusi Impor Barang Lartas Secara Legal & Aman
Jika Anda merasa proses impor barang lartas terlalu rumit, ada solusi legal yang bisa mempermudah. Anda bisa bekerja sama dengan partner pengadaan impor yang memiliki perizinan lengkap (seperti API, BPOM, SNI) dan berpengalaman menangani dokumen serta proses regulasi secara menyeluruh. Layanan ini akan sangat membantu, terutama jika Anda:
- Tidak ingin repot mengurus izin impor teknis satu per satu
- Ingin menghindari risiko hukum, denda, atau penyitaan barang
- Butuh kecepatan dan efisiensi dalam proses customs clearance
- Fokus pada penjualan dan pengembangan produk di pasar lokal
Asia Commerce hadir sebagai solusi impor barang lartas terpercaya. Dengan pengalaman menangani berbagai jenis izin teknis dan proses kepabeanan, tim profesional kami siap membantu Anda mengimpor produk secara legal, aman, dan efisien. Kami memahami kompleksitas regulasi impor di Indonesia dan menyediakan layanan menyeluruh, mulai dari pengecekan dokumen, pengurusan izin, hingga pengiriman barang sampai tujuan.
Dengan dukungan Asia Commerce, Anda bisa menghindari kesalahan prosedural, menghemat waktu, dan memastikan bisnis tetap berjalan lancar tanpa hambatan hukum. Jangan ambil risiko dengan impor ilegal—gunakan solusi yang sudah terbukti andal dan sesuai regulasi Bea Cukai Indonesia.
FAQ Daftar Barang Lartas
Barang Lartas adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor ke Indonesia dan hanya dapat masuk apabila memenuhi syarat tertentu seperti izin, rekomendasi, atau persetujuan dari instansi teknis terkait.
Status lartas ditentukan dari jenis dan kode barang, dan aturannya cukup sering berubah. Tim AsiaCommerce mengecek status barang Anda dan izin yang dibutuhkan sebelum barang dipesan.
Bisa, asal memenuhi syarat dokumen yang dipersyaratkan seperti izin impor, rekomendasi teknis, atau sertifikat tertentu. Bila dokumen tidak lengkap, barang tidak boleh keluar dari kawasan pabean.
Barang dapat dikenai tindakan seperti penahanan, reekspor (dipulangkan), atau pemusnahan, sesuai ketentuan Bea Cukai. Selain itu, pebisnis dapat dikenai sanksi administrasi atau pidana sesuai regulasi.
Ya. Aturan Lartas tetap berlaku untuk barang kiriman, paket pos, maupun belanja online dari luar negeri. Jika barang termasuk Lartas, penerima tetap harus memenuhi dokumen izin sebelum barang bisa diserahkan.

Langkah berikutnya
Ingin mengimpor barang dari China secara resmi tanpa harus mengurus semuanya sendiri? Lihat bagaimana AsiaCommerce membantu pebisnis, dari pemesanan ke supplier sampai barang tiba di Indonesia.