Pemerintahan Prabowo–Purbaya membawa arah baru dalam kebijakan impor Indonesia. Fokus utama pemerintah adalah memperkuat industri dalam negeri, memperbaiki defisit neraca perdagangan, dan memastikan bahwa barang yang masuk sesuai standar nasional. Sejumlah aturan baru sedang disusun untuk memperketat proses masuknya barang dari luar negeri atau larangan impor, terutama pada sektor-sektor yang dianggap rawan atau berdampak besar terhadap industri lokal.

Kebijakan baru ini mencakup pengetatan pengawasan bea cukai, pemberlakuan kuota, peningkatan kewajiban sertifikasi, hingga pelarangan langsung pada beberapa komoditas tertentu yang dianggap mengganggu pasar domestik.

Komoditas yang Kini Dilarang atau Dibatasi Impornya

Sejumlah komoditas kini masuk daftar pengawasan ketat dan pembatasan impor. Pemerintah menyasar barang-barang yang dinilai membebani industri lokal atau rawan masuk tanpa standar resmi. Beberapa di antaranya meliputi:

• Pakaian bekas (pos tarif HS 6309) yang secara tegas dilarang dalam Permendag No. 51/2015 untuk melindungi industri tekstil lokal.
• Produk elektronik murah tanpa standar SNI, termasuk perangkat rumah tangga yang dapat mengancam keamanan konsumen.
• Kosmetik dan skincare tanpa izin BPOM, terutama yang banyak masuk melalui jalur marketplace atau crossborder.
• Mainan anak, peralatan listrik, dan barang lartas lain yang wajib memiliki dokumen uji kesesuaian.
• Produk pangan tertentu yang dianggap mengganggu stabilitas harga lokal.

Daftar komoditas ini masih dapat berkembang seiring kebijakan baru yang sedang disempurnakan oleh Kemenkeu, Kemendag, dan Bea Cukai.

Baca Juga: Daftar Larangan Impor Terbaru: Jangan Sampai Bisnis Kamu Rugi!

Tujuan Pemerintah Membuat Larangan Impor

Ada beberapa alasan utama pemerintah memperketat impor di era Prabowo–Purbaya:

1. Melindungi industri lokal dari persaingan harga barang impor yang tidak terkendali.
2. Mengurangi potensi fraud seperti undervalue, penyelundupan, dan penyalahgunaan HS Code.
3. Meningkatkan standar keamanan produk, terutama barang konsumsi seperti kosmetik, elektronik, dan makanan.
4. Menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor UMKM yang paling terdampak barang impor murah.
5. Mendorong transformasi industri agar Indonesia bisa lebih mandiri dalam produksi barang kebutuhan.

Dampak Larangan Impor bagi Pelaku Usaha Lokal dan Importir

Kebijakan ini membawa dampak besar bagi berbagai sektor:

Dampak Larangan Impor untuk Pelaku Usaha Lokal

• Lebih sedikit kompetisi harga dengan barang impor murah, sehingga peluang tumbuh lebih besar.
• Stabilitas pasar lebih terjaga, terutama bagi produsen tekstil, elektronik lokal, dan UMKM.
• Peluang investasi meningkat, karena pemerintah mendorong substitusi impor.

Dampak Larangan Impor untuk Importir

• Risiko barang tertahan di Bea Cukai meningkat, karena pemeriksaan semakin ketat.
• Dokumen wajib semakin banyak, termasuk SNI, BPOM, uji lab, hingga sertifikat teknis.
• Biaya impor dapat naik, terutama karena compliance menjadi lebih ketat.
• Importir perlu beradaptasi cepat terhadap pembaruan aturan yang sering berubah.

Tantangan Distribusi dan Penyesuaian Rantai Pasok Nasional

Pembatasan impor memunculkan tantangan baru di rantai pasok, seperti:

• Keterbatasan pasokan bahan baku untuk produsen yang masih bergantung pada impor.
• Lonjakan harga barang tertentu, terutama jika produksi lokal belum siap memenuhi permintaan.
• Penyesuaian logistik dan distribusi, karena importir harus memilih rute atau metode baru yang lebih aman secara regulasi.
• Adaptasi ke pemasok lokal, yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dalam kualitas dan kapasitas produksi.

Pemerintah mendorong kolaborasi antara industri dan pemasok lokal agar rantai pasok domestik bisa berkembang dan mengurangi ketergantungan terhadap impor jangka panjang.

Strategi Bisnis agar Tetap Aman di Tengah Kebijakan Baru

Untuk pelaku usaha dan importir, beberapa strategi berikut bisa membantu agar bisnis tetap berjalan lancar:

1. Fokus pada Barang yang Tidak Masuk Daftar Pengawasan Ketat

Pilih produk yang tidak termasuk kategori lartas atau bisa diimpor dengan dokumen minimal. Ini meminimalkan risiko tertahan di Bea Cukai.

Contoh produk yang relatif aman untuk diimpor:

• Aksesori gadget seperti casing HP atau holder.
• Peralatan rumah tangga non-listrik (rak, organizer, hanger).
• Produk fashion non‑tekstil berisiko rendah seperti topi, kacamata non-medis.
• Mainan edukasi tanpa elektronik.
• Produk dekorasi rumah.

Kategori ini umumnya tidak membutuhkan SNI, BPOM, atau izin teknis lainnya, sehingga lebih mudah masuk selama dokumen dasar lengkap.

2. Pastikan Semua Dokumen Lengkap dan Sesuai

Kelengkapan dokumen bukan cuma formalitas — ini kunci agar barang tidak tertahan dan biaya tidak membengkak. Praktik terbaik yang bisa diterapkan:

• Checklist dokumen wajib (contoh): Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, Surat Keterangan Asal (COO), Sertifikat SNI (jika berlaku), Sertifikat BPOM untuk kosmetik/obat, Sertifikat Kesehatan atau Sanitary untuk pangan, Laporan uji lab (test report) untuk barang elektronik atau mainan, dan invoice yang jelas (tanpa undervalue).
• Tips penyiapan dokumen: pastikan HS Code benar, deskripsi barang konsisten di semua dokumen, dan nilai barang tercantum realistis. Lampirkan MSDS untuk bahan kimia dan sertifikat uji keselamatan untuk produk elektronik.
• Proses verifikasi internal: lakukan pemeriksaan dokumen dua tingkat — oleh pemasok (di negara asal) dan pihak internal/third‑party QC sebelum pengiriman.
• Contoh masalah umum & solusinya: Dokumen tidak lengkap → Ajukan dokumen pelengkap via supplier sebelum barang berangkat. HS Code salah → Konsultasikan dengan agen pabean untuk koreksi dan klasifikasi ulang.

Semua dokumen yang rapi dan lengkap mempercepat clearance dan mengurangi biaya demurrage atau denda.

3. Gunakan Jasa Importir Resmi

Mengandalkan penyedia jasa berpengalaman bisa memangkas risiko kepatuhan. Berikut hal yang perlu diketahui saat memilih partner:

• Jenis layanan yang relevan: undername/import on behalf (jika Anda butuh nama importir lokal), customs brokerage (agen pabean), penanganan kepatuhan dokumen (compliance), dan layanan QC & inspeksi pra-kirim.
• Apa itu undername dan kapan pakai: undername adalah layanan dimana importir resmi menempatkan namanya sebagai importer of record untuk kepentingan kepabeanan — berguna bila perusahaan Anda belum punya kapasitas legal untuk impor. Gunakan hanya dengan penyedia tepercaya dan pastikan kontrak jelas soal tanggung jawab legal dan kepemilikan barang.
• Pertanyaan wajib ke calon penyedia jasa: Apakah mereka terdaftar resmi? Pengalaman handle kategori produk Anda? Jaminan kepatuhan terhadap SNI/BPOM? Contoh kasus sukses dan referensi klien?
• Manfaat memakai jasa resmi: mempercepat proses clearance, meminimalkan risiko penolakan, dan bantuan teknis saat ada permasalahan dokumen atau klasifikasi barang.

4. Diversifikasi Produk dan Pemasok

Ketergantungan pada satu pemasok atau satu jenis produk menaikkan risiko operasional ketika kebijakan berubah.

• Strategi diversifikasi: kembangkan 2–3 pemasok untuk produk utama, gabungkan pemasok dalam negeri dan internasional, dan pertimbangkan substitusi produk yang mudah diproduksi lokal.
• Contoh taktis: jika Anda impor aksesori gadget dari satu pabrik di China, siapkan alternatif pabrik di Vietnam atau pemasok lokal yang bisa produksi volume kecil sebagai cadangan.
• Pengelolaan risiko rantai pasok: lakukan audit pemasok berkala, kontrak dengan klausul force majeure dan compliance, serta simpan stok safety stock untuk produk kritikal.

5. Update Informasi Kebijakan Secara Berkala

Perubahan aturan bisa cepat — jadi sistem monitoring kebijakan penting:

Contoh implementasi: buat grup komunikasi darurat (WhatsApp/Telegram) antar tim procurement, legal, dan logistik untuk menangani update mendesak.

Sumber yang perlu dipantau: situs resmi Bea Cukai, Kemendag, Kemenkeu, serta kanal resmi Kementerian terkait (BPOM, BSN untuk SNI). Langganan newsletter dan notifikasi resmi mempercepat penerimaan info.

Frekuensi update: setidaknya cek perubahan besar mingguan dan lakukan review kebijakan internal setiap bulan atau setiap kali ada impor besar.

Langkah praktis saat ada perubahan: susun SOP respons cepat (who, what, when), beri tahu pemasok & forwarder, dan evaluasi ulang dokumen serta proses clearance.

Baca Juga: Tren Bisnis Barang Impor yang Bakal Booming di 2026

Saatnya Bisnis Beradaptasi dan Melaju

Kebijakan larangan dan pembatasan impor di era Prabowo–Purbaya bukan sekadar aturan baru, tetapi sinyal bahwa pelaku usaha harus lebih siap menghadapi pengawasan ketat, dokumen yang lebih kompleks, serta penyesuaian rantai pasok yang terus berubah. Jika pelaku usaha mampu beradaptasi dengan strategi yang tepat—mulai dari memilih komoditas aman, memastikan kelengkapan dokumen, hingga membangun rantai pasok yang fleksibel—maka peluang untuk tetap tumbuh justru semakin besar.

Ingin tetap aman impor di tengah aturan baru? AsiaCommerce siap bantu mulai dari cari pabrik terpercaya di China, QC sebelum kirim yang legal dan sesuai regulasi terbaru. Hubungi tim kami untuk konsultasi gratis.