Jika mendengar tentang impor, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Impor kerap dilakukan dalam perdagangan internasional, yaitu membeli barang atau produk dari luar negeri. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh perusahaan, perseorangan, maupun negara. Begitu banyak faktor yang memicu perdagangan impor dalam perdagangan internasional, diantaranya yaitu untuk memperoleh produk yang tidak ada dalam negeri, mendapatkan produk yang lebih murah, juga mendapatkan produk yang lebih berkualitas. Kegiatan impor sudah dilakukan dari dulu dan terus berlangsung hingga sekarang. Tentunya, dalam melakukan kegiatan impor, tidak semata-mata dilakukan begitu saja, ada beberapa kebijakan yang berlaku demi menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Kebijakan tersebut pun harus senantiasa dipatuhi oleh orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan impor. Apa saja kebijakan di bidang impor tersebut? Mari kita simak ulasannya di bawah ini.
Kategori Kebijakan Impor
Kebijakan impor sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu kebijakan hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Apa saja yang membedakan kedua kebijakan tersebut? Berikut penjelasannya:
1. Kebijakan Hambatan Tarif
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diberlakukan untuk melindungi barang-barang yang diproduksi dalam negeri dari ancaman banyaknya barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan kemudian menarik atau mengenakan tarif impor atas semua barang impor yang dikonsumsi di dalam negeri.
2. Kebijakan Hambatan Non Tarif
Kebijakan ini merupakan kebijakan tanpa menentukan suatu tarif, yaitu berupa distorsi yang dapat mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.
Untuk melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman produk sejenis dari luar negeri, diberlakukan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yang mempengaruhi struktur, komposisi dan kelancaran operasional perusahaan. Ini membantu meningkatkan atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri dan menghemat devisa negara.
Kebijakan Impor dalam Perdagangan Internasional
Kegiatan impor di suatu negara dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Misalnya, negara pengimpor kekurangan komoditas tertentu, negara tersebut tidak mampu menghasilkan produk elektronik yang berkualitas tinggi, menginginkan harga yang lebih rendah, juga berdasarkan permintaan konsumen yang ada dalam negeri.
Pemerintah memberikan kebebasan untuk kegiatan impor, tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dituruti. Kebebasan ini diberikan untuk memberikan manfaat seperti menerima barang yang lebih berkualitas dan harga yang lebih murah. Kebijakan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang impor antara lain:
1. Kuota
Dalam konteks impor, kuota adalah jumlah barang yang dapat diimpor dalam jangka waktu tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksi sebelumnya dan tidak boleh mengganggu industri dalam negeri. Namun jika suatu negara melakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak dapat lagi diterapkan karena akan mengganggu proses perdagangan internasional.
2. Tarif
Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif impor adalah menerapkan tarif tinggi pada impor barang tertentu. Kebijakan tarif ini bertujuan agar produk dalam negeri lebih berdaya saing di pasar. Sehingga, konsumen tidak hanya membeli barang impor secara terus menerus.
Ada sedikit perbedaan antara negara-negara yang memiliki sistem perdagangan bebas dan perdagangan proteksionis mengenai kebijakan tarif impor ini. Negara yang memiliki sistem perdagangan bebas akan mengenakan tarif rendah pada barang-barang impor. Negara-negara dengan sistem perdagangan proteksionis, di sisi lain, akan mengenakan tarif tinggi pada barang-barang impor.
3. Subsidi
Terkadang, beberapa produk impor bernilai lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Sehingga konsumen akan memiliki keinginan membeli produk impor secara terus-menerus. Tentunya hal itu bukan hal yang baik jika berlangsung terlalu lama. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan subsidi agar harga produk dalam negeri bisa jauh lebih rendah. Subsidi ini diberikan kepada produsen, misalnya dengan mengurangi biaya produksi.
4. Larangan Impor
Kebijakan larangan impor adalah kebijakan yang berlaku ketika suatu negara diharuskan untuk mengemat devisanya. Selain itu, produk impor yang tergolong barang berbahaya bagi masyarakat juga akan terkena larangan impor. Jadi, tidak semua barang dapat diimpor.
5. Pengendalian Devisa
Jumlah devisa yang tersedia untuk membayar barang impor terbatas, sehingga importir harus membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli karena devisa merupakan aset keuangan yang wajib digunakan dalam perdagangan internasional.
6. Devaluasi
Devaluasi mata uang adalah kebijakan pemerintah yang dengan sengaja menurunkan mata uang nasional terhadap mata uang asing. Adanya devaluasi membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, yang mengakibatkan berkurangnya pembelian barang impor.
Itulah macam-macam kebijakan di bidang impor yang berlaku hingga saat ini. Sebagai seorang importir, tentunya sangat penting untuk mengetahui kebijakan tersebut agar tidak mengalami kejadian yang tidak mengenakkan, seperti contohnya barang yang tertahan di bea cukai. Namun tenang saja, bagi kamu yang mau melakukan kegiatan impor tanpa ribet memikirkan kebijakan-kebijakan impor tersebut, kamu bisa memakai jasa dari AsiaCommerce. AsiaCommerce dapat mengimpor barang-barang pilihanmu, dan kamu hanya tinggal menerima barangnya saja karena semua proses impor akan diurus sepenuhnya oleh kami. Jika kamu tertarik, kamu bisa klik di sini atau klik gambar di bawah ini.
