Apa Itu PPJK? Pengertian, Fungsi, Dasar Hukum, dan Syaratnya (2026)

Diperbarui: 9 November 2026

Saat barang impor tiba di pelabuhan, ada serangkaian kewajiban pabean yang harus diselesaikan sebelum barang boleh keluar: dokumen diajukan, bea masuk dan pajak impor dihitung lalu dibayar, dan barang siap diperiksa bila diminta petugas. Banyak pebisnis menyerahkan urusan ini kepada PPJK. Artikel ini menjelaskan apa itu PPJK, apa saja tugasnya, dasar hukum terbarunya, dan kapan Anda perlu memakainya.

PPJK Adalah Apa?

Jawaban singkat: PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) adalah badan usaha yang mengurus pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir, mulai dari pengajuan dokumen impor atau ekspor sampai pembayaran pungutannya. PPJK wajib melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan memiliki pegawai bersertifikat ahli kepabeanan.

Hal	Penjelasan
Kepanjangan	Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
Bentuk	Badan usaha
Tugas utama	Mengurus kewajiban pabean (dokumen, perhitungan, dan pembayaran pungutan) atas kuasa importir atau eksportir
Dasar hukum	UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Pasal 29) dan PMK 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan
Syarat penting	Registrasi kepabeanan ke DJBC dan memiliki pegawai ahli kepabeanan bersertifikat
Siapa yang menanggung bea masuk dan pajak impor	Tetap importir atau pemilik barang
Wajib dipakai?	Tidak. Pemilik barang boleh mengurus kewajiban pabeannya sendiri

Apa Saja Tugas PPJK?

Secara umum, PPJK mewakili pemilik barang dalam berurusan dengan Bea Cukai. Dalam praktik, tugasnya meliputi:

• Menyiapkan dan mengajukan dokumen pabean, misalnya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk impor atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor, melalui sistem kepabeanan elektronik.
• Menghitung pungutan impor, yaitu bea masuk, PPN, dan PPh impor, berdasarkan nilai pabean dan HS code barang, lalu memastikan pembayarannya. Cara menghitungnya bisa Anda pelajari di Cara Menghitung Pajak Bea Cukai Impor.
• Mendampingi pemeriksaan dokumen atau fisik barang bila diminta petugas.
• Mengurus pengeluaran barang dari kawasan pabean setelah semua kewajiban dipenuhi.

Dasar Hukum PPJK Terbaru

Ada dua aturan utama yang perlu Anda ketahui:

• UU Kepabeanan Pasal 29 ayat (2). Bila pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada PPJK.
• PMK 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan (berlaku sejak 31 Desember 2019). Aturan ini mendefinisikan PPJK dan mengatur registrasi kepabeanan bagi semua pihak yang berurusan dengan Bea Cukai, termasuk importir, eksportir, dan PPJK.

Perlu dicatat, aturan khusus PPJK yang lama, yaitu PMK 65/PMK.04/2007, sudah dicabut. Karena itu, referensi yang masih memakai aturan tersebut sebaiknya tidak dijadikan pegangan.

Syarat Menjadi PPJK

Berdasarkan PMK 219/PMK.04/2019, PPJK harus:

1. Berbentuk badan usaha.
2. Melakukan registrasi kepabeanan ke DJBC untuk memperoleh akses kepabeanan. Untuk registrasi, dibutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan status wajib pajak yang valid.
3. Memiliki pegawai yang berkualifikasi ahli kepabeanan, yaitu pemegang sertifikat ahli kepabeanan.

Sertifikat Ahli Kepabeanan

Sertifikat ahli kepabeanan diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. Ujiannya diadakan tiga periode dalam setahun, yaitu Februari, Juni, dan Oktober. Peserta minimal berusia 18 tahun, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, dan memiliki NPWP. Peserta dinyatakan lulus bila memperoleh nilai minimal 60 dari 100.

Baca juga: Checklist Dokumen Impor Saat Barang Tiba di Pelabuhan

Apakah Impor Wajib Memakai PPJK?

Tidak wajib. Pada dasarnya, UU Kepabeanan memungkinkan pemilik barang menyelesaikan kewajiban pabeannya sendiri. PPJK biasanya dipakai bila pemilik barang belum memahami prosedur kepabeanan atau tidak bisa mengurusnya sendiri. Ada dua hal yang perlu diingat:

• Tanggung jawab tetap pada pemilik barang. PPJK bekerja atas kuasa Anda, tetapi bea masuk, cukai, denda, dan pajak impor tetap menjadi tanggung jawab importir atau pemilik barang.
• PPJK tidak menggantikan izin impor. Untuk mengimpor atas nama perusahaan sendiri, Anda tetap memerlukan NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan akses kepabeanan. Bila barang termasuk barang larangan dan pembatasan (lartas), izin produknya juga harus ada. Cek daftarnya di Daftar Barang Lartas Impor yang Wajib Izin.

PPJK, Freight Forwarder, dan Impor Door to Door: Apa Bedanya?

Ketiga istilah ini sering tertukar. Bedanya terletak pada bagian proses yang diurus:

Aspek	PPJK	Freight forwarder	Impor door to door
Fokus	Kewajiban pabean: dokumen dan pungutan impor atau ekspor	Pengaturan pengangkutan: pemesanan ruang kapal atau pesawat dan dokumen angkut	Satu alur dari supplier sampai alamat tujuan: pengiriman, kepabeanan, dan pengantaran
Kapan berperan	Saat barang akan berangkat atau sudah tiba di pelabuhan	Selama barang diangkut antarnegara	Dari gudang supplier sampai barang diterima
Cocok bila	Anda sudah mengatur pengiriman sendiri dan hanya butuh pengurusan pabean	Anda butuh pengaturan pengiriman internasional	Anda ingin satu koordinasi tanpa menghubungi banyak pihak

Dalam praktik, satu perusahaan bisa memegang lebih dari satu peran. Penjelasan lebih lengkap tentang forwarder ada di Mengenal Freight Forwarder, sedangkan pilihan moda pengiriman laut dibahas di LCL dan FCL Adalah Apa?

Kapan Sebaiknya Memakai PPJK?

• Anda baru pertama kali impor dan belum memahami alur dokumen pabean.
• Barang Anda termasuk lartas, sehingga dokumen izinnya perlu dicocokkan dengan pemberitahuan pabean.
• Anda rutin impor, tetapi belum punya staf yang memahami kepabeanan.
• Anda ingin perhitungan bea masuk dan pajak impor diperiksa oleh pihak yang terbiasa menanganinya.

Bila Anda mendatangkan barang dari China dan ingin semua tahap, dari supplier sampai gudang, berjalan dalam satu koordinasi, lihat Impor Door to Door dari China ke Indonesia. Dokumen impor dan bea cukai diurus sesuai aturan, dengan rincian biaya tertulis sebelum barang dikirim.

Pertanyaan Seputar PPJK

Apa kepanjangan PPJK?

PPJK adalah singkatan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

Apakah PPJK sama dengan freight forwarder?

Tidak sama. PPJK mengurus kewajiban pabean, sedangkan freight forwarder mengatur pengangkutan barang. Namun, satu perusahaan bisa memegang kedua peran sekaligus.

Siapa yang menanggung bea masuk dan pajak impor bila memakai PPJK?

Tetap importir atau pemilik barang. PPJK hanya mengurusnya atas kuasa Anda.

Apakah bisa impor tanpa PPJK?

Bisa. Pemilik barang boleh menyelesaikan kewajiban pabeannya sendiri, asalkan memahami prosedurnya dan sudah memiliki akses kepabeanan.

Sumber

• JDIH Kementerian Keuangan: PMK 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan (status berlaku) dan PMK 65/PMK.04/2007 (status dicabut).
• DDTCNews, Importir Tak Paham Aturan Impor, Bisa Gunakan PPJK (5 Mei 2025).
• DDTCNews, Apa Itu Ahli Kepabeanan? (6 Februari 2026).
• DDTCNews, Apa Itu Registrasi Kepabeanan?